(Bangkok) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerapkan sejumlah kebijakan pada 2025 yang menguntungkan perwira militer dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memicu penentangan yang meluas dan protes publik, kata Human Rights Watch dalam World Report 2026. Pasukan keamanan menanggapi dengan menahan ribuan demonstran di berbagai daerah yang menentang ketimpangan ekonomi yang kian terasa, sementara militer, dalam operasi melawan pemberontakan separatis, menindak orang asli Papua dan mengamankan perkebunan dan kegiatan pertambangan di enam provinsi Papua.
"Pemerintahan Prabowo semakin mengerahkan perwira militer dalam urusan sipil dan memberikan berbagai fasilitas kepada anggota DPR saat banyak warga Indonesia mengalami kesulitan ekonomi," kata Meenakshi Ganguly, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch. "Alih-alih mengatasi kekhawatiran yang disuarakan oleh para kritikus dan pengunjuk rasa, pihak berwenang Indonesia malah menjerat dengan berbagai pasal pidana tanpa dasar, membubarkan demonstrasi secara represif, dan mengincar masyarakat adat, minoritas agama, dan jurnalis."
Dalam World Report 2026 setebal 529 halaman, edisi ke-36, Human Rights Watch meninjau praktik hak asasi manusia di lebih dari 100 negara. Dalam esai pengantarnya, Direktur Eksekutif Philippe Bolopion menulis bahwa mematahkan gelombang otoritarianisme yang melanda dunia adalah tantangan satu generasi. Dengan sistem hak asasi manusia, yang berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintahan Trump dan kekuatan global lainnya, Bolopion menyerukan kepada negara-negara demokrasi, yang menghormati hak asasi manusia, dan masyarakat sipil untuk membangun aliansi strategis guna membela kebebasan dasar.
Berikut ini adalah perkembangan utama lainnya di Indonesia selama tahun 2025:
- Pada bulan Agustus, ratusan ribu orang di 107 kota di seluruh negeri memprotes upah rendah dan pengangguran setelah Prabowo mengumumkan kenaikan tunjangan bagi anggota parlemen. Para pengunjuk rasa menyampaikan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang ditujukan kepada presiden, para anggota DPR RI, militer, dan lainnya.
- Sejumlah tokoh masyarakat adat dan aktivis lingkungan menghadapi ancaman dan penangkapan sewenang-wenang. Mereka yang menentang perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit menghadapi risiko paling besar, kedua sektor ini menghasilkan produk yang diminati secara global, seperti baterai kendaraan listrik dan minyak kelapa sawit.
- Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak separatis meningkat di lima provinsi Papua sepanjang tahun, yang mengakibatkan tewasnya warga sipil dan pengungsian massal. Pengerahan pasukan pemerintah untuk melindungi proyek lumbung pangan (food estate) di Merauke, Papua Selatan, telah menggusur paksa masyarakat adat, memungkinkan terjadinya deforestasi, dan mengancam keanekaragaman hayati.
- Kelompok-kelompok Islam ekstremis menyerang komunitas agama minoritas di Padang, Sumatra Barat, dan Sukabumi, Jawa Barat.
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media antara 1 Januari dan 31 Agustus, termasuk intimidasi, pemukulan, dan serangan siber. Sebagian besar terduga pelaku adalah aparat militer dan polisi.
Sebagai mantan jenderal, Presiden Prabowo seharusnya mampu mengendalikan militer, alih-alih membiarkan militer ikut campur secara tidak semestinya dalam pemerintahan sipil yang demokratis. Ini berarti memastikan personel pasukan keamanan yang terlibat pelanggaran berat di masa lalu maupun baru-baru ini diadili.
